KOTA KEDIRI || BUSERJATIMGROUP – Peredaran rokok ilegal terus menjadi perhatian petugas. Untuk mencegah peredarannya, petugas gabungan menggelar operasi pengawasan di tujuh toko kelontong yang tersebar di Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren, Kota Kediri.
Hasilnya, seluruh toko yang menjadi sasaran pemeriksaan dinyatakan nihil pelanggaran. Petugas tidak menemukan rokok tanpa pita cukai atau rokok polos yang diperjualbelikan.
Operasi tersebut berlangsung pada Rabu (30/9/2026). Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya rokok yang tidak dilengkapi pita cukai resmi.
Adapun tujuh toko yang menjadi sasaran operasi yakni Toko Sania milik Joni di Jalan Bunga, Ngampel; Elsa Mart milik Khairil Anwar di Desa Gayam; serta Toko Aulia Jaya 3 milik Novi Arisandi di Desa Ngampel, Kecamatan Mojoroto.
Selanjutnya, Toko Helmy Jaya milik Moch. Anas di Jalan Dewi Sartika, Grogol Singonegaran, Kecamatan Kota.
Sementara di Kecamatan Pesantren, petugas memeriksa Toko Billy 3 milik Mudji R. di Jalan Betet, Bawang; Toko D & A Dadapan milik M. Sulaiman di Jalan Palang Merah Timur, Dadapan, Tinalan; serta Toko Pelita Jaya milik Andrean di Jalan Tinalan Gang 3.
Dari hasil pemeriksaan di tujuh lokasi tersebut, petugas memastikan tidak ditemukan adanya rokok ilegal yang diperjualbelikan.
Meski tidak menemukan pelanggaran, petugas tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan. Para pemilik toko juga diberikan sosialisasi dan edukasi mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang cukai.
Dalam sosialisasi tersebut, petugas mengingatkan pedagang agar tidak menjual rokok tanpa pita cukai karena dapat berimplikasi hukum serta merugikan penerimaan negara.
Pengawasan dan edukasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pedagang untuk lebih selektif dalam menerima barang dagangan, terutama produk hasil tembakau.
Melalui operasi rutin tersebut, upaya menekan peredaran rokok ilegal di Kota Kediri diharapkan semakin efektif. Sebab, pemberantasan rokok ilegal tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi para pelaku usaha.
(Koko)
